Oleh: Dr. K.H. Moch. Machrus Abdullah, Lc., M.Si., Ketua PCNU Kota Pekalongan
Ada sejenis takzim sekaligus kecemasan yang ganjil setiap kali kita, para pengurus wilayah dan cabang, berkemas menuju sebuah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Di satu sisi, muktamar adalah forum tertinggi yang sakral, sebuah majelis penuh berkah tempat berkumpulnya “para pewaris nabi” guna merumuskan kemaslahatan umat. Di sana, martabat jam’iyah selalu dijunjung tinggi melalui musyawarah yang teduh dan penuh jalinan ukhuwah.
Namun, di sisi lain—seperti riak dinamika yang sempat terekam dalam ingatan kolektif kita di Muktamar Jombang beberapa waktu lalu—ada kalanya ruang yang khidmat itu sedikit terpekur oleh hiruk-pikuk kandidasi.
Pertukaran nomor suara, diskusi di lobi hotel tentang konstelasi figur, hingga utak-atik dukungan faksi adakalanya menjadi begitu dominan. Seolah-olah, agenda besar organisasi keagamaan yang luhur ini diringkas menjadi sekadar urusan suksesi kepemimpinan, yang energinya lekas usai begitu ketuk palu terakhir berbunyi dan kita kembali ke daerah masing-masing.
Sebagai bagian dari mereka yang sehari-hari mengurus NU di tingkat cabang—khususnya di Kota Pekalongan, sebuah wilayah pesisir urban yang tumbuh di antara deru mesin industri batik dan denyut perdagangan—saya merenungkan bahwa kita tidak boleh lagi terjebak pada ritme yang sama. Kita perlu meletakkan otokritik secara jernih, mikul dhuwur mendem jero, menjaga kehormatan para guru kita sembari tetap berani menatap realitas yang sedang bergeser ekstrem.
Kita sedang dikepung oleh empat tantangan struktural yang nyata:
Pertama, migrasi ruang hidup melalui urbanisasi masif. NU lahir, besar, dan menjadi dewasa dari rahim pedesaan—dari tanah yang basah, aroma padi yang menguning, dan waktu yang bergerak lambat, di mana hubungan kiai dan jemaah diikat oleh kedekatan geografis yang intim.
Namun, sejarah modern tak pernah betah tinggal di desa. Proyeksi data menunjukkan bahwa menjelang 2045, hampir 76% manusia Indonesia akan menjadi orang kota. Warga kota adalah manusia yang hidup dalam ritme industri yang rigid, pulang kerja melintasi senja yang letih, dengan waktu yang dihitung per menit.
Di kota yang individualis dan serba bergegas ini, pendekatan dakwah tradisional kita mendadak kehilangan jangkarnya. Kita dituntut merombak total pola pendekatan agar tetap relevan bagi masyarakat urban yang serba terbatas waktunya.Kedua, kebangkitan kelas menengah baru.
Bersama ekonomi yang merayap naik, lahir pula sejenis warga yang tidak lagi mempan didekati dengan instruksi dogmatis yang kaku. Mereka adalah kelas menengah yang menuntut rasionalitas. Mereka haus akan spiritualitas—ruang-ruang majelis taklim kota mendadak padat—namun mereka mencari agama yang menawarkan solusi manajerial, kedamaian psikologis, dan pemikiran yang logis.
Jika jam’iyah ini masih dikelola dengan cara-cara amatir dan gagap administrasi, kelas menengah urban yang rasional ini akan dengan mudah berpaling ke narasi keagamaan lain yang tampil lebih tangkas dan profesional.
Ketiga, masyarakat yang semakin terdidik. Anak-anak muda santri hari ini tidak lagi sekadar menghafal bait-bait Nazham Imrithi di atas tikar pandan. Mereka mulai memperdebatkan data science, mengutak-atik kecerdasan buatan (AI), dan mencemaskan masa depan profesi mereka di hadapan mesin. Pendidikan melahirkan kemandirian berpikir (autonomous thinking).
Otoritas tidak lagi otomatis melekat pada jubah atau gelar keulamaan kita, melainkan pada kredibilitas intelektual dan seberapa jauh empati kita sebagai pemimpin dalam menjawab kegelisahan zaman.
Keempat, pasar bebas digital yang mendisrupsi otoritas keagamaan. Dengan penetrasi internet di Indonesia yang kini telah menembus angka 80%, ruang publik telah mengalami desentralisasi yang luar biasa. Otoritas keagamaan tidak lagi tunggal. Hari ini, pasar keagamaan adalah pasar bebas yang terbuka di layar gawai melalui video pendek, podcast, dan teks instan.
Merawat umat di era ini berarti harus mampu memenangkan algoritma dengan menyebarkan konten ahlussunnah wal jamaah yang substansial dan estetik, sebelum hati generasi muda direbut oleh gerakan transnasional atau kelompok ultra-konservatif yang agresif.
Kompas Muktamar harus diubah: Fokus utama kita bukan lagi sekadar memilih “siapa” figur yang akan memimpin, melainkan menguji “apa” program nyata yang mereka bawa untuk ri’ayatul ummah dan himayatuddin. Sungguh sebuah kelalaian yang melankolis jika forum tertinggi ini kembali terjebak pada polarisasi faksi atau kalkulasi logistik pemenangan.
Tugas berat calon Ketua Umum PBNU mendatang bukan lagi menjadi makelar politik yang mengamankan posisi organisasi di hadapan negara, melainkan menjadi dirigen yang mampu merumuskan cetak biru makro di bidang pendidikan, ekonomi, dan dakwah digital guna mengawal transisi sosiologis yang raksasa ini. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki curiosity—rasa ingin tahu yang tak kunjung padam terhadap kegelisahan warganya di tingkat cabang dan ranting.
Oleh karena itu, para pengurus daerah harus berani mengajukan pertanyaan yang dingin kepada setiap calon pemimpin:
Bagaimana strategi konkret Anda menata struktur NU di ekosistem perkotaan yang rigid?
Apa program makro Anda untuk menaikkan kelas ekonomi dan mutu pendidikan warga NU di era industrialisasi?
Bagaimana sistem dakwah digital jam’iyah dipersiapkan secara institusional menghadapi disrupsi teknologi dan AI?
Jika Muktamar ke depan gagal menggeser fokus dari sekadar memilih “siapa” menjadi memilih “apa programnya”, kita sedang mempertaruhkan masa depan ratusan juta warga nahdliyyin.
Mari kita kembalikan Muktamar sebagai ruang pengabdian sosial-keagamaan yang visioner, ilmiah, dan penuh martabat. Menjaga tradisi lama yang baik, sekaligus memeluk masa depan dengan tangkas, berani, dan bijaksana. Wallahu a’lam bissowab.
