Headlines

Evaluasi ‘One Man One Vote’, PCNU Kota Pekalongan Usulkan Model Konvensi dalam Pemilihan Ketum PBNU pada Muktamar ke-35

Spread the love

PCNU Kota Pekalongan juga menegaskan bahwa penentuan nama-nama bakal calon Ketua Umum maupun anggota Ahlul Halli wal ‘Aqd (AHWA) yang didukung secara resmi baru akan difinalisasi melalui Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah.

PEKALONGAN, nubatik.org – Menyongsong gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung di Tambakberas pada 27 hingga 31 Agustus mendatang, PCNU Kota Pekalongan secara resmi menyampaikan sikap dan usulan strategisnya.

PCNU Kota Pekalongan mendorong adanya evaluasi mendasar terhadap mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pekalongan, Dr. K.H. Moch. Machrus, Lc., M.Si., bersama Rais Syuriyah PCNU Kota Pekalongan, Dr. K.H. Hasan Su’aidi, M.Si., di Gedung Aswaja, Kantor PCNU Kota Pekalongan pada Ahad (09/08/2026).

Usulkan Model Konvensi

Ketua PCNU Kota Pekalongan, Dr. K.H. Moch. Machrus, Lc., M.Si., menyoroti mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU yang pada muktamar-muktamar sebelumnya menggunakan sistem One Man One Vote (satu cabang satu suara). Menurutnya, pola tersebut perlu dievaluasi demi menjaga marwah dan martabat jam’iyah Nahdlatul Ulama.

“Belajar dari sekaligus sebagai evaluasi pemilihan yang terdahulu, kita lihat sendiri pemilihan Ketua Umum yang model seperti itu tidak pas untuk marwah NU, ya,” ujar Kiai Machrus.

Guna menghadirkan proses suksesi yang lebih elegan dan sejalan dengan nilai-nilai keulamaan, PCNU Kota Pekalongan bersama PCNU se-Pekalongan Raya mengusulkan agar sistem pemilihan diubah menjadi model konvensi dan formatur.

“Kami di PCNU Kota Pekalongan dan bersama PCNU Pekalongan Raya, mengusulkan mekanisme pemilihannya itu Ketua Umum dipilih melalui semacam konvensi. Jadi, nanti PCNU-PCNU ini mengusulkan nama paling tidak kurang lebih 9 nama. Kesembilan nama ini nanti dibawa ke Muktamar, dibahas di Muktamar, dan 9 nama ini akan menjadi formatur sekaligus nanti dengan Rais ‘Aam memilih Ketua Umum. Pola ini jauh lebih bagus, lebih menjaga nama dan marwah NU,” tegasnya.

Beliau menambahkan bahwa tradisi musyawarah dan penataan organisasi yang matang merupakan hal lumrah pada organisasi-organisasi besar di tingkat global.

“Dan ini juga kita lihat organisasi di mana pun tidak ada yang namanya pemilihan One Man One Vote. Organisasi-organisasi besar di seluruh dunia pun sudah melakukan seperti itu, alangkah baiknya NU sudah mulai melakukan itu untuk menjaga nama baik NU dan marwah NU. Kita mengusulkan pemilihannya polanya seperti itu, lebih ke model konvensi, kemudian ditabulasi, kemudian ada formatur,” tambah Kiai Machrus.

Terkait peluang diterimanya usulan tersebut dalam Muktamar ke-35 nanti, Kiai Machrus menegaskan komitmen PCNU Kota Pekalongan untuk terus memperjuangkannya.

“Ya, kalaupun nantinya tidak bisa berjalan di pemilihan ini, paling tidak kita PCNU memperjuangkan. Nanti akan kita rapatkan bersama dengan PCNU-PCNU yang lain juga untuk Muktamar yang akan datang. Nantinya akan diperjuangkan di Muktamar selanjutnya. Paling tidak seperti itu, kalau nanti Muktamar ini tidak bisa lolos, ya nanti bisa diperjuangkan di Muktamar selanjutnya,” jelasnya.

Penentuan Nama melalui Rapat Gabungan Syuriyah–Tanfidziyah

Menanggapi banyaknya figur dan calon Ketua Umum yang mulai bermunculan ke publik, Kiai Machrus menyampaikan apresiasi positif atas semangat para tokoh yang ingin berkhidmat. Namun, untuk keputusan resmi dukungan PCNU Kota Pekalongan, hal itu akan ditentukan melalui mekanisme organisasi.

“Kami mengapresiasi dan sangat senang dengan banyaknya tokoh-tokoh, Kiai, ulama-ulama yang tergerak untuk berkhidmat di Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Karena khidmat di Nahdlatul Ulama ini tidak mudah, berat tanggung jawabnya, amanahnya,” ungkapnya.

“Kaitan dengan nama yang kita tentukan, mekanisme di PCNU Kota Pekalongan itu nanti di akhir menjelang Muktamar akan ada rapat gabungan antara Syuriyah dengan Tanfidziyah, dengan aspirasi semuanya yang masuk. Kami sebagai mandataris di situ hanya membawa aspirasi pengurus,” sambungnya.

Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, Kiai Machrus menekankan bahwa kepemimpinan PBNU mendatang memikul tanggung jawab besar yang harus menyentuh seluruh jajaran jam’iyah.

“Harapannya siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua, ini punya tanggung jawab besar. Ngurusi NU ini seperti ngurusi negara. Harapannya mereka ini bisa bagaimana memosisikan, satu: di kancah internasional, NU dan Indonesia ada wibawanya,” kata Kiai Machrus.

“Yang kedua, di level nasional, NU punya posisi yang kuat di mata pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, di level lokal, ada sinergitas program dan komunikasi antara PBNU dengan PCNU. Pengurus PBNU, PWNU, PCNU, sampai MWC dan Ranting, program-programnya bisa sinergi dan berjalan seiringan,” pungkas Kiai Machrus.

Kriteria Sosok Rais ’Aam

Sejalan dengan pandangan Tanfidziyah, Rais Syuriyah PCNU Kota Pekalongan, Dr. K.H. Hasan Su’aidi, M.Si., menegaskan pentingnya menjaga kesucian kepemimpinan tertinggi NU di jajaran Syuriyah, khususnya posisi Rais ’Aam PBNU.

Menurut beliau, pedoman utama dalam memilih Rais ’Aam telah tertuang dengan jelas di dalam AD/ART Jam’iyyah.

“Kriteria kepemimpinan Syuriyah, khususnya Rais ‘Aam, itu secara gamblang sudah diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama. Kiai yang menduduki posisi Rais ‘Aam haruslah sosok yang memiliki kriteria zahid, muharrik (penggerak), munazzim (organisatoris), serta wara‘, dan seterusnya. Atau paling tidak, mendekati kriteria-kriteria itu,” papar Kiai Hasan Su’aidi.

Kiai Hasan menjelaskan bahwa tugas NU di era modern semakin kompleks karena tidak hanya mengurus persoalan keagamaan, melainkan juga kesejahteraan dan pengayoman terhadap umat secara luas.

“Nahdlatul Ulama ini memiliki dua fungsi utama yang sangat vital, yaitu himayatud din (menjaga dan mengawal keagamaan) serta ri’ayatul ummah (mengayomi dan melayani umat). Oleh karena itu, jajaran Syuriyah yang dipimpin oleh Rais ‘Aam harus benar-benar diisi oleh ulama yang memiliki kedalaman ilmu, ketauladanan moral, sekaligus kepekaan sosial yang tinggi,” ungkapnya.

Terkait dengan pengusulan nama-nama anggota Ahlul Halli wal ‘Aqd (AHWA) yang akan memilih Rais ‘Aam pada Muktamar ke-35 nanti, Kiai Hasan Su’aidi menyampaikan bahwa Syuriyah PCNU Kota Pekalongan telah melakukan inventarisasi nama-nama kiai sepuh dan berintegritas.

“Tapi yang jelas bahwa dalam hal ini PCNU Kota Pekalongan sudah menentukan sekian nama, seingat saya ada 20 nama. Ini kan menjadi kerja berat nanti terus kemudian mengerucutkan 9 nama,” ujar Kiai Hasan.

Beliau menambahkan, penentuan akhir nama-nama tersebut tetap bermuara pada musyawarah pengurus cabang.

“Sekali lagi itu proses-proses yang akan kita lalui melalui rapat gabungan itu nanti. Saya menegaskan bahwa kami ini sebagai mandataris, sudah barang tentu apa yang menjadi hasil dari rapat gabungan antara jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah itu nanti yang akan kita bawa di gelaran Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang,” pungkas Kiai Hasan. (*)

Tinggalkan Balasan